logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Artikel

Rapat Kerja Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2018

Rapat Kerja Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2018

 Di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Jum’at tanggal 23 Februari 2018, pukul 08.30 Wib. Berlangsung Rapat Kerja Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Tema “Peningkatan Pelayanan yang Berbasis Akreditasi Penjamin Mutu Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung dan Modern” dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang (Drs. H. EDIWARMAN, S.H., M.H.I)  setelah membuka acara Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang menyampaikan Arah dan Kebijakan Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2018 yaitu :

A. Bidang Kepaniteraan

     1. Penyelesaian perkara akhir tahun 100% meliputi, sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 bulan dan upaya hukum sedikit.

      2. Sisa perkara Zero (0).

      3. SIPP Pengadilan Agama Tanjungkarang 90% hijau.

      4. Laporan akurat dan tepat waktu ( jangan ada ralat) dengan mempergunakan E-Lap.

B. Bidang Kesekretariatan

    1. Website sesuai dengan standard Badilag.

    2. Tertib Administrasi Kepegawaian.

    3. Realisasi DIPA tepat waktu dan tepat sasaran.

    4. Kebersihan Kantor terjaga.

    5. Disiplin dan Budaya kerja meningkat.

C. Bidang Pelayanan Umum

    1. Terarahnya tamu Pengadilan Agama Tanjungkarang.

    2. Tersedianya petugas Receptionist, Informasi dan Pengaduan.

    3. Terlayaninya para pencari keadilan.

    4. Tersedianya fasilitas standard pengadilan Agama Tanjungkarang.

    5. Terlayaninya dengan cepat Akte Cerai, Salinan dll.

Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang juga menyampaikan Arah Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

  1. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), yaitu :
  •     - Jangan dianggap hal yang sepele tolong diperhatikan keakuratan pengisian data SIKEP.
  •     - Jangan sekedar menggunakan tetapi Updating Data betul-betul harus menjadi perioritas yang terus diperhatikan.
  1. SKP dalam pengisian Sasaran Kinerja Pegawai jangan idealis kadang semaunya diisi nanti akibatnya kita tidak bisa menyesuaikan, isilah yang realitas saja.
  2. LHKPN semuanya wajib mengisi sekarang disampaikan waktunya saat kita melaporkan SPT, diberikan kesempatan sampai dengan 31 Mare 2018.

Kemudian dalam Rapat Pleno Pendahuluan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang (Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.) mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara mencari  Program Unggulan Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2018, diantaranya :

  1. Si Kopi Lampung dari Tanjungkarang, artinya Sistem Informasi Kontrol Perkara Induk;
  2. Si Siger dari Tanjungkarang, aritinya Sistem Informasi Gerakan Reformasi;
  3. Tapis dari Tanjungkarang, artinya Tanda Aplikasi Perkara Itsbat.

Pukul 09.30 sampai dengan 10.00 Wib Acara Rapat Kerja dilanjutkan dengan Rapat Pleno I dipimpin oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang (Drs. Machfudl S.) dengan Materi Pengesahan Jadwal Acara, Pengesahan Tata Tertib dan Pemilihan Pimpinan Rapat.

Terpilih secara Aklamasi Drs. Joni Jidan (Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) menjadi Pimpinan Rapat Pleno II kemudian dengan waktu yang sangat singkat Drs. Joni Jidan membentuk sidang komisi yang terdiri dari 3 komisi, masing-masing komisi A membahas Bidang Manejemen Peradilan, Pelayanan Publik, Pembinaan, Pengawasan dan Penunjang Kinerja serta Akreditasi Penjamin Mutu, Komisi B Bidang Kepaniteraan, Komisi C membahas kesekretariatan. Rapat masing-masing komisi berlangsung sampai jam 11.30 wib.

Dalam rapat kerja ini ditentukan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018, dengan penentuan program kerja diharapkan pengadilan agama Tanjungkarang dapat bekerja secara terarah dan mencapai target sasaran untuk bisa menjadi kawal depan Mahkamah Agung RI yang memberikan pelayanan maksimal secara internal kepada para aparatur dan eksternal untuk para pencari keadilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjungkarang Yang Agung.
Hasil rapat kerja dituangkan dalam pengesahan program kerja yang ditandatangani oleh unsur pimpinan untuk kemudian dibagikan kepada masing-masing pihak terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi