BIMBINGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
Bertempat diruang Media Center Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Senin 22 Februari 2021, Ketua, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA mengikuti Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI berdasarkan Surat Dirjend Badilag MA RI Nomor : 485/DjA/HM.00/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
Acara Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang dimulai pada pukul 08.30 diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia (Daftar Terlampir) dalam Surat secara Zoom Meeting, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,M.H memberikan beberapa catatan dan arahan dalam bimbingannya antara lain :
- Setiap Satker yang masih gagal dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas wajib melakukan monitoring dan evaluasi pada semua area
- Setiap Satker harus dapat memahami semua aturan-aturan yang terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah dan SK Mahkamah Agung RI dan semua yang terkait dengan Pelaksanaan Zona Integritas.
- Harus dapat Meningkatkan Kualitas Interview (Eksternal dan Internal)
- Manajemen Media sangat berperan penting dalam Pembangunan Zona Integritas
- Informasi layanan berupa inovasi yang sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan
- Dengan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas masyarakat pencari keadilan merasa terlindungi dengan baik.
Semangat yang selalu dikumandangkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan MA RI untuk semua Peradilan Agama yang masih belum atau masih gagal dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk selalu semangat dan meningkatkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan sehingga selalu terwujud tujuan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
