APEL PAGI PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG KELAS IA
Senin 23 November 2020, dihalaman kantor Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA seluruh Hakim Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural, seluruh Pegawai dan PPNPN Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA serta Mahasiswa PPL mengikuti Apel Pagi dengan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 3903/DJA/HM.02.3/9/2020 Tanggal 20 November 2020 tentang Pelaksanan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO).
pelaksanaan Apel Pagi yang dimulai pada pukul 08.00 WIB berlangsung secara khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang yang bertindak sebagai Pembina Apel ASKONSRI, S.Ag.,M.HI dan menyampaikan beberapa hal kepada seluruh Apartur Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, diantaranya :
- Menghimbau kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA untuk mengikuti Apel pagi setiap hari senin dan Apel sore setiap hari Jum’at hal ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Daerah untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI
- Ada 2 objek yang akan menjadi penilaian serta menjadi bahan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama MA RI yaitu pelaksanaan Apel dan Pelayanan pada PTSP disetiap satker
- Kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA agar melaksanakan tugas fungsi pokok sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- Menjaga nama baik instansi Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap Pegawai akan dipantau, dinilai serta dievaluasi oleh atasan masing-masing
- Zona Integritas menuju WBK dan WBBM akan berhasil jika ada perubahan dan perbaikan dari dalam diri pribadi masing-masing.
Diakhir Apel ditutup dengan pembacaan Do’a demi kesempurnaan dan keberkahan pada pelaksanaan pekerjaan dan semua kegiatan yang akan dikerjakan sampai dengan 1 minggu kedepan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; dan d. 
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
