Workshop SMAP 2026 Digelar, PA Tanjungkarang Ikuti Penguatan Pedoman dan Penilaian Anti Penyuapan
PA Tanjungkarang – Jum’at, 10 April 2026
Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Tanjungkarang mengikuti kegiatan Workshop Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, pada Jum’at, 10 April 2026 baik di Media Center dan dirumah, masing masing jika aparatur melaksanakan WFH.
Kegiatan workshop ini merupakan rangkaian lanjutan dari pencanangan SMAP yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026. Workshop dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai pedoman penerapan SMAP oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) SMAP Tahun 2026.
Selanjutnya, peserta menerima sosialisasi terkait pembangunan serta mekanisme penilaian SMAP Tahun 2026 yang disampaikan oleh narasumber. Materi ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai tahapan implementasi, indikator penilaian, serta strategi dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam terkait penerapan SMAP di satuan kerja masing-masing, termasuk berbagai tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya.
Workshop ditutup sekitar pukul 11.30 WIB setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tanjungkarang semakin memahami pentingnya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengadilan Agama Tanjungkarang sendiri berada di Tahap Pembangunan mandiri, dimana pada tahap pertama akan dilakukan pendampingan satker pada Tahap Perencanaan yang maksimal sudah ahrus dikumpul pada 8 Mei 2026.
Partisipasi aktif dalam workshop ini menjadi wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan, serta memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
